Sentralisasi Pembangunan dan Tiadanya Otonomi Daerah

Sentralisasi Pembangunan dan Tiadanya Otonomi Daerah

Salah satu sumber inefisiensi pembangunan Indonesia adalah sistim pemerintahan yang sangat sentralistis. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dan beragam dalam suku, adat istiadat, bahasa dan kebudayaannya. Meskipun begitu, semangat persatuan dan kesatuan di antara berbagai keragaman itu justru tumbuh secara alamiah sejak beratus tahun yang lampau. Negara yang begitu luas dan beragam ini tidak mungkin akan dibangun secara baik dengan sistim yang sentralistis.

Meskipun berbentuk negara kesatuan, tetapi otonomi pemerintahan di daerah-daerah (provinsi) sangat diperhatikan oleh para pemimpin kemerdekaan. Sehingga, otonomi daerah dinyatakan dalam pasal khusus dalam Konstitusi, yaitu Pasal-18 UUD-1945. Dalam prakteknya sekarang, otonomi daerah sebagaimana dituntut oleh negara seluas dan seberagam Indonesia ini tidak berlangsung. Sstim pembangunan yang sentralistis tanpa otonomi daerah akan menghasilkan pembangunan yang timpang. Ketimpangan seperti ini sudah sangat terlihat manakala pembangunan di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa atau antara Kawasan Indonesia Barat dan Timur. Bahkan antara Jakarta (Jabotabek) dan daerah-daerah lain. Kesenjangan-kesenjangan tersebut akan memicu konflik-konflik sosial yang bisa menghambat laju pembangunan, dan kemungkinan

perpecahan, sebagaimana terjadi di Soviet Uni dan Jerman Timur. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, pemerintah pusat menyerahkan sebagian pekerjaan administrasi pemerintahan kepada daerah-daerah. Misalnya, urusan produksi dan industri, perdagangan, pendidikan, keamanan daerah dan banyak hal lain. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan tersebut, daerah memperoleh kewenangan pula untuk mengidentifikasi sendiri kemampuan, kekayaan dan keunggulan komparatif daerahnya untuk dikembangkan dalam suatu konsep pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh putra-putra daerah sendiri. Pemerintah pusat hanya sekedar menetapkan garis-garis besar pembangunan, khususnya dalam upaya membuat keseimbangan pembangunan antar daerah.

Masalah Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia

Prestasi pembangunan, seringkali dilupakan orang, banyak dipengaruhi oleh sistim pemerintahan demokratis. Demokrasi, pada hakekatnya, telah menjadi tuntutan setiap masyarakat di setiap negara. Tidak ada negara satupun di dunia ini yang tidak pro

kepada demokrasi. Demikian pula Konstitusi UUD-1945 memberi amanat, agar Republik ini diselenggarakan secara demokratis dalam semua sektor, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Meskipun tidak sendiri, ternyata Indonesia juga belum menyelenggarakan demokrasi sebagaimana dituntut oleh Konstitusinya. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang memperlihatkan, betapa demokrasi masih belum dijalankan secara benar dan sepenuhnya. Salahsatunya adalah dominasi dari pemerintah

(eksekutif) di atas lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Dengan dominasi tersebut seakan-akan semua keputusan pemerintah hendak dipaksakan agar diterima oleh parlemen dan seluruh rakyat. Dengan keadaan seperti itu,

tidak lagi ada alternatif kebijakan yang cukup untuk digali, dan dipilih yang terbaik di antaranya. Pemerintah Orde Baru telah menetapkan tentang pentingnya stabilitas pembangunan. Stabilitas ini dimaksudkan untuk mengamankan segala keputusan pemerintah di depan parlemen. Demikian pula stabilitas harus bisa diciptakan di lingkungan masyarakat. Untuk mempertahankan stabilitas tersebut, digunakanlah pendekatan, a.l. pendekatan keamanan yang dirasakan sangat berlebihan. Pendekatan ini, selain sangat kontras dengan pendekatan kesejahteraan rakyat, juga menempatkan eksekutif pada kedudukan yang adikuasa yang bertentangan sendiri dengan prinsip kedaulatan rakyat. Memang dengan pendekatan tersebut stabilitas bisa dijamin, tetapi kemungkinan besar bersifat semu. Stabilitas permanen dan dinamis hanya bisa tercipta kalau rakyat berdaulat. Salahsatu dimensi utama dalam demokrasi adalah hak-hak asasi manusia, yang juga tidak berjalan sebagaimana telah diamanatkan oleh Konstitusi. Hak untuk berbeda pendapat, khususnya dengan pemerintah, hampir selalu diartikan sebagai upaya menentang dan memusuhi pemerintah. Seringkali dilupakan, bahwa kecendekiaan, intelektualisme, penguasaan Iptek, dan pengembangan SDM lainnya hanya bisa berlangsung dan mencapai puncaknya dalam alam kemerdekaan bersikap dan berpendapat yang penuh, yang hanya bisa dibatasi oleh ilmu pengetahuan itu sendiri, akhlak mulia, hukum dan Konstitusi.

https://movistarnext.com/