Poin-poin yang Dianggap Ancam Kedaulatan RI di Revisi PP PSTE

Poin-poin yang Dianggap Ancam Kedaulatan RI di Revisi PP PSTE

Poin-poin yang Dianggap Ancam Kedaulatan RI di Revisi PP PSTE
Poin-poin yang Dianggap Ancam Kedaulatan RI di Revisi PP PSTE

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik (PSTE) telah disahkan pada 10 Oktober 2019 lalu, menggantikan PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012.

Namun, peraturan yang mengatur penyelenggara sistem elektronik, penempatan data center, perlindungan data pribadi, autentikasi situs web, dan pengelolaan nama domain itu menjadi polemik dan banyak ditentang publik.

Aturan ini membagi penyelenggara elektronik lingkup publik dan privat.

Penyelenggara lingkup publik adalah pemerintah dan instansi yang ditunjuk pemerintah. Sementara swasta termasuk dalam penyelenggara lingkup privat.

Beberapa pasal dalam revisi PP PSTE yang dianggap bermasalah di antaranya:

Pasal 20 ayat 3

Dalam peraturan sebelumnya, semua penyedia layanan sistem elektronik baik publik

dan privat diharuskan menempatkan pusat data (data center) dan pusat pemulihan data (disaster recovery center) secara fisik di wilayah Indonesia.

Namun, pemerintah merevisi lewat pasal 20 ayat 3. Aturan ini tidak lagi mewajibkan penyelenggara publik untuk menempatkan datanya di Indonesia. Tapi, dengan syarat ketika teknologi penyimpanan itu tidak tersedia di dalam negeri.

“Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia dalam hal teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri.”

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/