Pasal 9 Ayat (8) Huruf b UU PPN

Pasal 9 Ayat (8) Huruf b UU PPN

Pasal 9 Ayat (8) Huruf b UU PPN

Aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN adalah aktiva-aktiva yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN. Contoh riilnya misalnya kita menjual asset berupa tanah kosong yang sebelumnya tidak pernah kita gunakan dalam kegiatan usaha.
Contoh lain, misalnya kita menjual asset berupa mess karyawan. Saat kita membeli mess untuk karyawan, kita ‘kan tidak boleh mengkreditkan PM atas pembelian mess tersebut karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha? Jadi, saat sekarang kita akan menjual mess tersebut juga tidak akan terutang PPN Pasal 16D.
Pengertian ‘berhubungan langsung dengan kegiatan usaha’ adalah kegiatan usaha penyerahan yang terutang PPN. Contoh mudahnya begini: sebuah rumah sakit membeli peralatan rawat inap misalnya tempat tidur. Saat membeli tempat tidur tersebut, rumah sakit tidak dapat mengkreditkan PM atas pembelian tempat tidur. Sebab meskipun tempat tidur tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha, akan tetapi karena jasa rumah sakit tidak terutang PPN (non-JKP), maka PM atas pembelian tempat tidur tadi tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN. Oleh karena itu, jika sekarang rumah sakit tadi hendak menjual tempat tidur tersebut, maka atas penjualan aktiva berupa tempat tidur tadi tidak akan terutang PPN Pasal 16D.

Pasal 9 Ayat (8) Huruf c UU PPN

Aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN 2009 adalah aktiva berupa kendaraan sedan dan station wagon.
Sebagaimana kita ketahui, kalau kita membeli kendaraan jenis sedan atau station wagon, PM atas pembelian sedan itu tidak boleh kita kreditkan meskipun kenyataannya sedan itu kita gunakan dalam kegiatan usaha. Dan karena PM-nya tidak dapat dikreditkan, maka pada saat sekarang kita akan menjual sedan tersebut, atas penjualannya tidak terutang PPN Pasal 16D.
Tapi jika seandainya sedan dan station wagon itu kita beli dengan maksud untuk usaha persewaan mobil (rental) atau untuk dijual kembali (showroom), maka PPN atau PM atas pembelian sedan dan station wagon itu dapat dikreditkan. Sehingga pada saat kita akan menjualnya sekarang dapat terutang PPN Pasal 16D.

DPP PPN dan Faktur Pajak

Terhadap penyerahan aktiva bekas yang terutang PPN Pasal 16D, kita harus membuat Faktur Pajak dengan kode faktur 090. Tarif PPN-nya tetap 10% sedangkan DPP (dasar pengenaan pajak) adalah sebesar harga pasar dari aktiva yang kita serahkan.
Kita harus melaporkan Faktur Pajak tersebut di SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN-nya jika memang PPN Pasal 16D itu harus disetor. Sebab beberapa tahun lalu ada PPN Pasal 16D yang tidak perlu disetor, yaitu PPN Pasal 16D atas penyerahan sumbangan BKP kepada korban bencana alam tsunami di Aceh dan gempa bumi di Jogyakarta