Mulai Tahun Depan, Materi Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan

Mulai Tahun Depan, Materi Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan

Mulai Tahun Depan, Materi Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan
Mulai Tahun Depan, Materi Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan

Materi pendidikan antikorupsi bakal masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia mulai ajaran baru 2019

. Hal ini menyusul ditandatanganinya komitmen implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menristekdikti M Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin, di sela-sela Rakornas Pendidikan Antikorupsi di Jakarta, Selasa (11/12).

Dengan penandatanganan ini, kementerian terkait berkomitmen mengimplementasikan,

menyisipkan atau insersi pendidikan antikorupsi, pada kurikulum di Indonesia di setiap jenjang pendidikan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, setelah penandatanganan ini, Kedeputian Pencegahan KPK bersama direktorat jenderal di kementerian terkait bakal merumuskan mata pelajaran dan mata kuliah yang akan disisipi atau diinsersi dengan materi antikorupsi. Dari persiapan tersebut, ditargetkan pada ajaran baru 2019, seluruh lembaga pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi dan kedinasan sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi.

“Persiapannya sampai akhir Juni 2019. Hari ini sampai akhir Juni, teman-teman yang terkait

baik di pendidikan dasar menengah dan tinggi maupun kedinasan itu mempersiapkan. Harapan kita tahun ajaran baru mulai Juli itu sudah mulai jalan,” kata Agus.

Agus menjelaskan, selama ini KPK sudah memiliki materi pendidikan antikorupsi mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahan ajar tersebut disampaikan dalam pelatihan kepada para guru maupun dosen. Namun, selama ini, tidak ada kebijakan yang mengikat yang mengharuskan setiap lembaga pendidikan menyisipkan pendidikan antikorupsi. Untuk itu, komitmen yang ditandatangani hari ini menjadi instruksi kepada setiap lembaga pendidikan mulai menyisipkan pendidikan antikorupsi kepada anak didik masing-masing.

“Ini tadi semacam policy dari atas kemudian mewajibkan. Kalau kemarin kan melakukan pengajaran boleh, tidak (melakukan pengajaran) boleh gitu kan selama bertahun-tahun. Ini tadi semacam instruksi agar persiapannya segera dilakukan sehingga mulai 1 Juli 2019 itu sudah ada alternatif memasukan bahan ajar tadi ke dalam beberapa mata pelajaran. Diinsersikan dimana yang lebih tepat baik di pendidikan dasar, menengah dan tinggi,” katanya.

Ditegaskan, komitmen ini tak hanya menyangkut bahan pengajaran. Dengan komitmen ini, setiap lembaga pendidikan harus mulai menerapkan tata kelola lembaga pendidikan yang mengedepankan pencegahan korupsi. “Jadi tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel itu didorong terjadi. Itu tujuan di-launching tadi,” katanya.

Lebih jauh, Agus mengatakan, KPK dan kementerian terkait sudah menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikan komitmen ini. KPK, kata Agus bakal melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan rencana aksi. “Jadi kita selalu menengok pengalaman, kalau sesuatu dilaunching tanpa adanya program kerja tanpa ada time frame yang harus dicapai, itu biasanya orang bisa lalai, bisa ogah-ogahan,” tambahnya.

 

Baca Juga :