Masalah Pertanahan dan Hak Atas Tanah

Masalah Pertanahan dan Hak Atas Tanah

Patut dicatat, bahwa tidak ada pembangunan yang tanpa dimulai dengan pengendalian penggunaan tanah dan hak atas tanah, atau land reform. Land reform tidak saja mengatur alokasi penggunaan tanah, tetapi juga hak kepemilikan dan penggunaan atas tanah, baik untuk individu atau kelompok, menetapkan hak maksimum dan minimum, serta lamanya memegang hak tersebut. Selain berdampak sosial, karena pertanahan ini berkaitan pula dengan kebutuhan tanah untuk investasi, maka persoalan pertanahan sangat mungkin mengakibatkan terhambatnya banyak sektor dalam pembangunan. Di Indonesia masalah pertanahan dan hak atas tanah tersebut belum

diatur dengan baik. Sebetulnya sudah ada UU Pokok Agraria (1960), akan tetapi UU tersebut pada kenyataannya tidak berjalan atau sengaja tidak dijalankan sepenuhnya. Sebagai akibatnya, muncullah masalah pertanahan yang meliputi berbagai kasus penggusuran atas hak memiliki dan menggunakan lahan, pengalihan fungsi lahan, dan banyak masalah lainnya. Di samping ada penggusuran atas hak minimum individu, ada pula kasus tentang penguasaan lahan yang tak terbatas. Tentu saja hal tersebut mengakibatkan persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pengalihan fungsi lahan meliputi penggusuran daerah kumuh yang padat hunian dan pengalihan fungsi sawah atau lahan pertanian untuk tujuan-tujuan pembangunan, termasuk perumahan dan kawasan industri, telah menjadi persoalan pembangunan yang serius. Masalah pertanahan juga muncul dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan transmigrasi, relokasi penduduk, serta pembukaan lahan baru dan pembangunan wilayah untuk tujuan-tujuan produktif.

Korupsi dan Inefisiensi Ekonomi

Masalah korupsi dan inefisiensi ekonomi meliputi berbagai macam kebocoran dalam ekonomi dan pembangunan. Selain korupsi yang murni, ada korupsi tidak langsung yang dilakukan melalui praktek- praktek mark-up dalam pelaksanaan pembangunan proyek. Berbagai kebocoran ini menunjukkan pemakaian dana yang tidak produktif, termasuk pemilihan proyek-proyek yang tak bermanfaat. Praktek korupsi melibatkan dana negara, dan terjadi akibat kolusi antara birokrat dan pengusaha berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Ini semua menimbulkan keadaan high-cost dalam ekonomi. Selain itu, ada pula kebocoran-kebocoran ekonomi yang bermuara pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengakibatkan inefisiensi ekonomi, seperti monopolisme-oligopolisme, pemberian fasilitas keagenan dan proteksi dalam industri dan perdagangan, serta berbagai kemudahan secara sembarangan bagi sekelompok kecil masyarakat. Menurut Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, kebocoran ekonomi Indonesia dikabarkan mencapai paling sedikit 30 persen, yaitu dikaitkan dengan angka ICOR (incremental capital-output ratio) yang terlalu tinggi (5). Apabila ICOR bisa dipertahankan rendah (3,5), maka pertumbuhan ekonomi, dengan dana yang ada, dapat mencapai 8,5 persen per tahun sekalipun tanpa hutang asing.

Sedang kalau hutang asing tetap dibuat, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 9,5 persen. Padahal untuk mencapai angka pertumbuhan 6-7 persen saja sulit sekarang ini. Satu bukti lagi tentang inefisiensi pembangunan di Indonesia ditunjukkan dari penelitian oleh Dr. Jeffrey A. Winters, dimana Indonesia (1973/74-1989/90) disebutkan membutuhkan dana sebesar USD 166,5 milyar, yang 20 kali lebih besar dari yang dibutuhkan Korea Selatan (1959-1975) dalam periode 17 tahun konsolidasi ekonomi. Padahal jumlah penduduk Indonesia hanya sekitar 5 kali lipat penduduk Korea Selatan. Dan agaknya, 15 tahun dari sekarang tidak mungkin ekonomi Indonesia akan mencapai pendapatan perkapita 10 kali dari yang sekarang untuk menyamai Korea Selatan yang telah mencapai USD 7000.

https://haciati.co/