Hambatan Perpajakan

Hambatan Perpajakan

Hambatan Perpajakan

Meskipun pemungutan pajak secara teoritik maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat, namun dalam praktek pemungutannya ada banyak hambatan yang mungkin terjadi.  Ada setidaknya dua jenis hambatan dalam pemungutan pajak.Hambatan pemungutan pajak yang pertama sering disebut hambatan pemungutan yang timbul karena adanya perlawanan pasif.

Perlawanan pasif yang dilakukan bisa berupa keengganan wajib pajak membayar pajak.Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak.Kurangnya edukasi terkait pajak membuat masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak.Demikian pula pengelolaan pajak, maraknya korupsi, penegakan hukum yang lemah memberikan perkembangan kurang baik bagi pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Alasan lain keenganan membayar pajak adalah karena sistem perpajakan yang cenderung sulit dan rumit, sehingga masyarakat kurang dapat memahami tata laksanan perpajakan. Mereka akan berpendapat mau bayar saja kok rumit. Alasan lainnya lagi adalah sistem kontrol yang tidak jalan.Mereka yang tidak membayar pajak ternyata tidak mendapat sangsi. Hal ini akan menimbulkan pemikiran untuk apa membayar pajak kalau tidak ada sangsi bila tidak membayar.

Hambatan pemungutan pajak yang kedua adalah dalam bentuk perlawanan aktif.Perlawanan aktif ini memiliki dua bentuk.Bentuk pertama disebut tax avoidance.Istilah untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum.Bentuk yang kedua adalah tax evasion.Merupakan upaya menghindari pajak dengan cara-cara melanggar hukum atau ilegal.

2.7 Hukum yang mengatur

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Sumber: https://penirumherbal.co.id/