Diprotes Warga, DPRD Rekomendasikan Setop Aktivitas Pipanisasi Migas Randugunting

Diprotes Warga, DPRD Rekomendasikan Setop Aktivitas Pipanisasi Migas Randugunting

Diprotes Warga, DPRD Rekomendasikan Setop Aktivitas Pipanisasi Migas Randugunting
Diprotes Warga, DPRD Rekomendasikan Setop Aktivitas Pipanisasi Migas Randugunting

Proyek pemasangan pipa gas yang akan dilaksanakan di wilayah proyek migas Randugunting

II di sejumlah Desa di Kecamatan Sumber, Rembang diprotes warga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mengeluarkan rekomendasi agar seluruh aktivitas tersebut disetop.

Wakil ketua DPRD Rembang, Ridwan mengatakan, penyetopan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proyek pemasangan pipa gas Randugunting II berlaku sejak hari ini, Kamis (12/12/19). Dan baru akan dicabut setelah adanya kejelasan dari pihak yang bersangkutan.

“Untuk melindungi kekhawatiran rakyat ini maka kami rekomendasikan agar semua kegiatan disana yang meresahkan rakyat ini disetop, utamanya yang pipa. Diluar itu secara prinsip dasar semuanya welcome. Penyetopan sampai mereka ini memberikan kejelasan,” kata Ridwan.

Ridwan menyebut, rekomendasi penyetopan sendiri muncul karena protes

dari warga yang resah tentang adanya aktivitas pemasangan pipa namun tidak didahului dengan sosialisasi terlebih dahulu.

Ada sebanyak 4 perusahaan yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Rembang Migas Energi (RME), PT BAG dan PT SE.

“Hari ini, alat berat sudah datang untuk memasang pipa, tanpa ada sosialisasi tanpa ada pemberitahuan dan lain-lain. Cukup meresahkan bagi rakyat lokal, di Jatihadi, Krikilan dan Kedungtulup. Yang jelas ada 4 perusahaan yang bertanggung jawab soal itu, PHE, RME, BAG dan SE,” imbuhnya.

Ridwan pun menyebut proyek pemasangan pipa Migas Randugunting,

saat ini hendak menggunakan tanah pribadi warga yang lokasinya dilintasi. Sedangkan pembebasan lahan sendiri sejatinya belum seutuhnya rampung dilakukan sehingga masih ada kemungkinan untuk dibatalkan atau ditunda.

“Jadi mereka pakai tanah pribadi milik warga. Pembebasannya dengan cara dibayar, tapi sejauh ini masih sebatas DP, sehingga sangat memungkinkan untuk dibatalkan atau ditunda,” jelasnya. (DM38)

 

Sumber :

http://student.blog.dinus.ac.id/handay/missile-escape/