Benarkah Indonesia Makin Sejahtera

Benarkah Indonesia Makin Sejahtera

Benarkah Indonesia Makin Sejahtera
Benarkah Indonesia Makin Sejahtera

Andaikata bersandar pada data Badan Pusat Statistik (BPS), maka Indonesia dapat digolongkan sebagai negara yang sukses meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pasalnya secara periodik BPS mempublikasikan persentase penduduk miskin di Indonesia yang terus mengalami penurunan.

Pada Senin, 2 Juli 2012, BPS kembali mempublikasikan data penurunan persentase kemiskinan tersebut. Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) terbaru yang mereka lakukan, dilaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96%) menurun dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang mencapai 30,02 juta orang (12,49%). Artinya ada penurunan jumlah rakyat miskin sebanyak 890 ribu jiwa (0,53%) dalam rentang waktu 12 bulan atau rata-rata ada penurunan 74 ribu jiwa setiap bulannya. Tentu saja angka penurunan ini mengundang tanda tanya besar. Mengingat realitas kehidupan masyarakat yang terus dililit oleh berbagai beban ekonomi yang semakin berat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, makin sempitnya lapangan kerja, gagal panen, dan sebagainya.

Menilik pola tersebut, maka bisa diprediksi bahwa pada Maret 2013 nanti kemungkinan besar BPS akan kembali mempublikasikan hasil Susenas 2013 dengan persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret 2012. Bahkan bisa saja pada Maret 2014 akan dipublikasikan terjadinya penurunan tersebut dengan angka yang drastis, mengingat pada tahun tersebut akan terjadi ‘pertandingan seru’, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden. Karena menyangkut nasib dan kehidupan masyarakat maka data kemiskinan versi BPS ini tentu saja perlu dikritisi.

Kritik Terhadap Data dan Konsep Kemiskinan

Kritik terhadap akurasi data kemiskinan BPS bisa terkait teknis maupun non-teknis. Aspek teknis berhubungan dengan teknik sampling Susenas yang menjadi instrumen pendataan penduduk miskin. Sedangkan aspek non-teknis terkait dengan konsep/kriteria dan kebijakan pendataan serta pemecahan problem kemiskinan. Kelemahan secara teknis adalah terlalu kecilnya jumlah sampel Susenas yaitu 68.000 rumah tangga dari sekitar 61 juta rumah tangga di Indonesia (www.bps.go.id). Artinya hanya menggunakan sampel sekitar 0,1 persen untuk menggambarkan tingkat kemiskinan masyarakat. Lebih-lebih lagi kondisi tingkat kemiskinan (tingkat pendapatan) tersebut sangat heterogen baik di dalam satu daerah maupun antar daerah. Secara statistika, semakin heterogen suatu populasi maka makin semakin besar pula sampel yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan populasi tersebut secara representatif. Karena itu semestinya diperlukan sampel berkisar antara 10 hingga 15 persen sampel rumah tangga untuk menggambarkan tingkat pendapatan atau tingkat kemiskinan tersebut.

Namun yang lebih krusial adalah persoalan non-teknis yang menyangkut konsep dan kebijakan pendataan kemiskinan itu. Artinya meskipun secara teknis sampling diperbaiki namun persoalannya tidak selesai apabila konsep dan kebijakannya tidak berubah. Diantaranya adalah: Pertama, tujuan pendataan penduduk miskin melalui Susenas BPS tersebut pada dasarnya tidak terkait langsung dengan upaya penyelesaian problem kemiskinan itu sendiri. Sebab jika serius mau menyelesaikan problem kemiskinan maka mestinya pendataan penduduk miskin harus bersifat individu per individu berdasarkan by name – by address. Sehingga bisa diketahui siapa dan dimana mereka yang terkategori miskin tersebut, tidak sekedar jumlahnya. Jika tidak, maka pendataan kemiskinan lebih bersifat proyek dan kepentingan pencitraan politik tanpa menyentuh persoalan utamanya yakni pengentasan kemiskinan.

Kedua, kriteria kemiskinan yang digunakan BPS tidak sesuai dengan realita. Garis kemiskinan yang digunakan BPS saat ini sekitar Rp 8 ribu per orang per hari atau Rp 240 ribu per orang per bulan. Artinya, seseorang yang pengeluarannya per hari lebih dari Rp 8 ribu, misalnya saja Rp 9 ribu, maka orang tersebut sudah dianggap tidak miskin. Tentu saja ini sangat tidak rasional, bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya per hari secara layak dengan uang Rp 9 ribu. Kriteria BPS itu sangat jauh dibawah standar yang dikeluarkan Bank Dunia, yakni sebesar US$2 per orang per hari atau sekitar Rp19 ribu per orang per hari. Apabila menggunakan standar Bank Dunia ini maka penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai di atas 100 juta jiwa atau 40,8% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 245 juta jiwa.

Ketiga, data penurunan persentase warga miskin versi BPS itu juga bersifat paradoksal dengan kebijakan pemerintah yang pro pasar (kapitalisme) dan tidak berpihak pada rakyat. Sehingga penurunan tersebut menjadi tidak logis karena beberapa kebijakan pemerintah justru mengarah pada pemiskinan masyarakat. Selama ini pemerintah sangat ‘hobbi’ memangkas berbagai subsidi rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, pupuk, benih, tarif dasar listrik, BBM, dan sebagainya. Misalnya, subsidi pupuk pada APBN 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2011, yaitu dari Rp 18,9 triliun pada tahun 2011 turun menjadi Rp 16,9 triliun pada tahun 2012. Kemudian dipangkas lagi menjadi Rp 13,9 triliun dalam APBN-P 2012. Subsidi benih juga diciutkan secara drastis, yaitu dari Rp 279,9 miliar dalam APBN 2011 turun menjadi separuhnya yaitu Rp 129,5 miliar dalam APBN-P 2012 (finance.detik.com, 15/03/12).

Bahkan saat ini pemerintah melalui RAPBN 2013 berencana melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik setiap tiga bulan mulai Januari 2013. Hal ini berarti pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan menghapus subsidi listrik secara bertahap. Penyesuaian tarif listrik ini telah ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato RAPBN 2013 di Gedung DPR Jakarta (Kamis, 16/8). Sementara Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, menyatakan bahwa tidak hanya TDL yang diusulkan naik pada tahun 2013, namun harga BBM juga diusulkan naik dengan kenaikan sebesar Rp1.500 (Rabu, 15/8).

Kenaikan TDL dan harga BBM tersebut akan menghantam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah masyarakat tidak akan memperoleh aliran listrik dan mengurangi konsumsi BBM karena tarifnya tidak dapat dijangkau oleh keuangan mereka. Hantaman secara tidak langsung terjadi ketika perusahaan menaikkan harga jual produknya di pasar sehingga pengeluaran masyarakat untuk membeli produk tersebut akan meningkat.

Karenanya sangat mengusik akal sehat ketika BPS menyatakan bahwa telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin, padahal kebijakan pemerintah justru semakin menenggelamkan masyarakat pada kubangan kemiskinan. Sehingga klaim telah terjadi penurunan kemiskinan hanya benar jika maknanya adalah bahwa kemiskinan tersebut diturunkan pada anak cucunya.Sumber : https://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/seva-mobil-bekas/