Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah
Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

PENDAHULUAN
Dunia pendidikan memiliki posisi menarik dan cukup signifikan dalam upaya membentuk peradaban serta budaya manusia, posisi tersebut adalah titik sentral di antara faktor-faktor yang membentuk budaya dan peradaban mereka (megatrends). Hanya saja untuk melakukan sebuah proses pendidikan, apalagi yang bersifat formal, terlalu banyak aspek yang mempengaruhi berhasil-tidaknya proses pendidikan tersebut. Satu di antara sekian banyak aspek adalah kurikulum.

Bila dikatakan kalau kurikulum merupakan jiwa dari pelaksanaan pendidikan, sebab ia diartikan sebagai keseluruhan yang utuh dari kegiatan akademik, dari seluruh rangkaian aktivitas yang dijalankan di sebuah institusi pendidikan, maka kurikulum selayaknya diorientasikan untuk pengembangan kepribadian peserta didik secara integral-komprehensif, baik segi kognisi, afeksi dan psikomotori pada diri peserta didik.

Secara historis-kronologis, kurikulum pendidikan di Indonesia sendiri telah mengalami berbagai revisi, tentu saja disesuaikan dengan mainstream yang berkembang pada saat itu. Banyak hal yang melandasi perkembangan arah pemikiran untuk memperbaharui kurikulum pendidikan, salah satu di antaranya adalah sentralisasi pendidikan, sehingga nantinya ruang gerak demokratisasi pendidikan mendapat porsi layak. Bagaimanapun juga kebijakan/policy pemerintahan dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional memiliki peranan dominan menentukan segala ‘kehendak’ penguasa, dalam konteks ini politisasi dunia pendidikan sangat eviden dalam fenomena kehidupan. Pendidikan hanya dijadikan lahan proyek basah yang menghasilkan rupiah, lebih ironis lagi pendidikan dijadikan indoktrinasi sebuah partai politik tertentu.


Bukti nyata adalah ‘kegagalan’ kurikulum 1994 dalam meningkatkan mutu/kualitas output pendidikan karena masih berbau teoritis dan diperparah dengan didaktik yang lebih memfokuskan pada hafalan, tidak pada pemahaman yang komprehensif. Mengutip apa yang dikatakan oleh mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Indra Djati Sidi, bahwa “…perbaikan SD yang dilakukan tidak hanya memperbaiki fisiknya (bangunan sekolah), namun juga manajemen dan kurikulum pembelajarannya. Sistem pembelajaran SD ke depan jelas harus menyenangkan. Setelah anak-anak merasa senang belajar, diharapkan derajat kesulitan yang dihadapi anak-anak dalam belajar akan bisa diatasi secara bertahap.”
Pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 2 Mei (Hari Pendidikan Nasional) pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar 9 tahun, dengan dasar evaluasi yang kurang matang dari program sebelumnya (Wajib Belajar 6 tahun) pada tahun 1984, pemerintah kurang melengkapi sarana pendudkung baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (kurikulum). Maka yang terjadi hanyalah pengejaran kualifikasi lulusan yang belajar sampai tingkatan dasar (Sekolah Menengah Pertama). Studi Wohletter dan kawan-kawan (1997) membuktikan bahwa inovasi pembelajaran itulah yang menjadi kunci peningkatan mutu pendidikan, kegiatan-kegiatan lain pada dasarnya ‘hanya’ wahana untuk mendorong guru agar mampu berinovasi dalam mengajar.

Inovasi pembelajaran selayaknya juga berimplikasi pada inovasi kurikulum sebagai keseluruhan rangkaian materi dan kegiatan belajar peserta didik. Plus-minus pelaksanaan kurikulum 1994 dan program Wajib Belajar 9 tahunnya menjadi bahan berharga evaluasi dan motivasi untuk merancang rencana pelajaran/kurikulum yang baru di tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK) beserta modifikasinya yang dinamai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).


DASAR PEMAHAMAN KURIKULUM

Istilah “Kurikulum” berasal dari bahasa Latin, yakni curriculum yang berarti a running course, dalam bahasa Perancis courier berarti to run = berlari. Dari istilah ini kemudian digunakan untuk menempuh sejumlah matapelajaran (courses) demi memperoleh suatu gelar penghargaan akademik, pada akhirnya ada yang menamakan ijazah.
Pada perkembangan selanjutnya terjadi friksi dalam mendefinisikan istilah kurikulum sesuai dengan persepsi para tokoh yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Secara garis besar pemahaman kurikulum bisa dipandang dalam perspektif tradisional, yakni kurikulum diartikan sejumlah matapelajaran yang diajarkan di sekolah, sedangkan dalam pandangan modern berarti seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa di dalam dan luar sekolah sebagai kegiatan pendidikan dan tidak hanya sebatas matapelajaran atau proses belajar-mengajar untuk mentransfer matapelajaran.
Pandangan tradisional tentang pengertian kurikulum sesuai dengan pendapat Ralp Tyler (1949) bahwa semua pelajaran-pelajaran murid yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikannya. Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh A. Glatthom (1987) bahwa kurikulum dimaknai sebagai rencana-rencana yang dibuat untuk membimbing dalam belajar di sekolah, yang biasanya meliputi dokumen, level secara umum, dan aktualisasi dari rencana-rencana itu di kelas, sebagai pengalaman murid yang telah dicatat dan ditulis oleh seorang ahli; pengalaman-pengalaman tersebut ditempatkan dalam lingkungan belajar yang juga mempengaruhi apa yang dipelajari.


Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai makna kurikulum, bukan berarti tidak terdapat pengertian yang bisa diterima oleh kebanyakan orang, dan pengertian tersebut mengerucut pada istilah populer the curriculum of school is all the experience that pupils have under guidance of school (segala pengalaman anak di bawah bimbingan sekolah).
Disparitas model pengembangannyapun terjadi antarpakar, dari beberapa pendapat para ahli dapat digolongkan menjadi; model pendekatan Rasional Obyektif, model pendekatan lingkaran (a cycle process), model pendekatan interaktif/dinamis, dan model pendekatan integrasi. Keberagaman model lebih tertuju pada bentuk, kelemahan, dan kelebihan masing-masing. Tetapi secara substantif semua kurikulum memiliki komponen; tujuan, bahan, proses belajar-mengajar, dan penilaian atau evaluasi yang sama. Terpenting dari itu semua bahwa dalam pengembangan kurikulum tidak pernah terlepas dari asas-asas yang terkandung dalam diri kurikulum itu sendiri, antara lain; asas filosofis, sosiologis, psikologis dan organisatoris.

ULAS ULANG KURIKULUM 1994

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, perlu diimbangi dengan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Sebab pendidikan pada hakikatnya adalah “…meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggungjawab atas pembangunan bangsa” (GBHN 1993 – 1998). Peningkatan penyelenggaraan dan penyempurnaan pendidikan dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu mulai dari pembenahan sistem pendidikan nasional, pengaturan jenjang dan satuan pendidikan, sampai dengan pemantapan kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia sudah tergolong ‘mantap’ sebab secara yuridis sudah diundangkan lewat Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989. Dengan demikian, hal-hal yang bersangkut paut dengan pendidikan harus ‘mengacu’ kepada butir-butir yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Nasional tersebut.

Latar belakang sosio-kultur bangsa Indonesia yang sedang dalam fase perkembangan, memicu perubahan sekaligus pembenahan yang bersifat inovatif-kreatif. Apalagi dipicu dan dipacu oleh kompetisi antarnegara yang semakin sengit. Sebagai wahana pemberdayaan manusia terutama aspek kognisi, afeksi dan psikomotorinya, pendidikan dimanfatkan seoptimalmungkin membentuk kepribadian manusia yang utuh dan unggul lewat kurikulum. Bahan-bahan / materi yang tertuang di dalamnya diorientasikan pada peningkatan mutu-kualitas manusia Indonesia sedinimungkin semenjak dari pendidikan tingkat dasar.


Kurikulum 1994 dilaksanakan secara bertahap mulai ajaran 1994-1995 merupakan pembenahan atas pelaksanaan kurikulum 1984 setelah memperhatikan tuntutan perkembangan dan keadaan masyarakat saat itu, khususnya yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, kebutuhan pembangunan dan gencarnya arus globalisasi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 1984 itu sendiri. Upaya pembaharuan kurikulum pendidikan nampak saat diadakannya serangkaian Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1986 sampai 1989.

Pembenahan kurikulum ini juga didorong oleh amanat GBHN 1988 yang intinya; 1) perlunya diteruskan upaya peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, 2) perlunya persiapan perluasan wajib belajar pendidikan dasar dari enam tahun menjadi sembilan tahun, dan 3) perlunya segera dilahirkan undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Butir 1 dan 2 direalisasikan pada tahun ajaran 1994 – 1995 (bersamaan dengan pelaksanaan kurikulum 1994), sedang butir 3 diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989 dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989. Atas dasar yang terakhir ini, pembenahan kurikulum 1994 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang pada kurikulum-kurikulum sebelumnya tidak ada. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Sisdiknas sebagai dasar pembenahan kurikulum adalah yang menyangkut tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, fungsi dan tujuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sekolah, dan adanya muatan dalam kurikulum (muatan nasional dan muatan lokal).


Untuk melengkapi pemahaman terhadap kurikulum 1994, di bawah ini dikemukakan contoh hal-hal baru sekaligus sebagai ciri khas atau karakteristik Kurikulum 1994 yang tidak ada pada kurikulum sebelumnya.
Hal-hal baru dalam Kurikulum 1994 Sekolah Menengah Umum:
1. Sekolah Menengah Umum merupakan bentuk satuan pendidikan menengah selain Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya (1984), kurikulum 1994 Sekolah Menengah Umum menggunakan sistem catur wulan. Dengan demikian, satu tahun terdiri dari tiga catur wulan.
3. Program pengajaran Sekolah Menengah Umum terbagi menjadi dua: program pengajaran umum dan program pengajaran khusus. Program pengajaran umum diikuti oleh siswa kelas 1 dan 2, sedangkang program pengajaran khusus diikuti oleh siswa kelas 3. program pengajaran umum selama 2 tahun dirasa cukup memadai untuk membekali pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman siswa guna menentukan pilihan khusus.
4. Program pengajaran khusus terdiri dari tiga jenis, yaitu ; 1) program Bahasa, 2) program Ilmu Pengetahuan Alam, dan 3) program Ilmu Pengetahuan Sosial. Ketiga jenis program sama derajatnya. Yang membedakan adalah bahan atau bidang kajiannya. Program pengajaran khusus ini diikuti sesuai dengan kemampuan dan minat siswa.
5. Pendidikan Sekolah Menengah Umum merupakan pilihan terminal. Tamatan Sekolah Menengah Umum mendapat Sertifikat Tanda Tamat Belajar.


Baca Juga :