Kadisdik Jabar Tindak Lanjut 2 Permintaan Guru Honorer

Kadisdik Jabar Tindak Lanjut 2 Permintaan Guru Honorer

 

Kadisdik Jabar Tindak Lanjut 2 Permintaan Guru Honorer

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat

Ahmad Hadadi memaparkan tindak lanjut permintaan guru honorer terkait dengan dua hal. Diantaranya, pertama adalah aspek legalitas dan yang kedua kenaikan honorarium. Sebelumnya, hal ini telah dibahas pada pertemuan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan perwakilan guru honorer di Jawa Barat.

“Untuk aspek legalitas, pada intinya untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau NUPTK, yang merupakan nomor induk bagi seorang pendidik atau tenaga kependidikan, dan untuk dapat tunjangan profesi guru. Insyallah, bisa diproses oleh kepala dinas pendidikan atas nama gubernur,” ujar Hadadi saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan, Jalan Dr. Radjiman, Kota Bandung, Kamis, 4 Oktober 2018.

Hadadi mengatakan

legalitas para guru honorer kali ini sedang di proses. SK yang akan diterima, sekarang sedang diverifikasi oleh bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Tentunya, ia akan terus mengawal proses tersebut hingga SK sampai pada para guru honorer yang berhak mendapatkannya.

Selain SK yang dikeluarkan untuk guru honorer

Hadadi menjelaskan, terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang nantinya akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. P3K ini, diperuntukan bagi guru honorer yang usianya diatas 35 tahun.

Yang kedua, keinginan para guru honorer adalah kenaikan honorarium. Sebelumnya, para guru honorer mendapatkan honorarium sebesar RP 85.000 perjam, pertatap muka. Hadadi mengatakan, sekarang ini mereka sedang menghitung kemampuan APBD untuk kemungkinan kenaikan honorarium. Hal tersebut tentunya tidak bisa langsung dieksekusi.

“Sesuai dengan yang disampaikan gubernur tentang kenaikan honor, tentunya harus dipelajari dulu kemampuan keuangannya. Selama keuangan APBD Provinsi Jawa Barat memungkinkan, insyaallah, tetapi jika tidak, akan ada opsi lainnya,” ujar Hadadi.

Hadadi menjelaskan salah satu opsi lain untuk upaya yang dapat dilaksanakan, adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Terdapat anggaran untuk pendidikan menengah, yaitu Bantuan Operasional Sekolag (BOS) pusat, BOS provinsi, dan BOS kabupaten/kota. Setelah SMA dan SMK ali kelola oleh provinsi, BOS kabupaten/kota menjadi tidak ada. Ia mengatakan hal tersebut, boleh saja masuk pada SMA dan SMK yang lain tetapi melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hadadi menambahkan

BKK tersebut akan melalui mekanisme yang ada. Untuk sekolah negeri, bantuan tersebut tidak akan langsung sampai ke sekolah. Tetapi, harus melalui kas daerah Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan sekolah swasta, mekanisme bantuan boleh langsung diberikan dari kabupaten/kota.

“Pada tahun 2017, ada tiga daerah yang melaksanakan BKK ini, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Tahun 2018 sekarang, hanya Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran,” ujar Hadadi.

 

Artikel Terkait: