Guna Persempit Gerak Teroris, Telegram Ubah Kebijakan Privasi

Guna Persempit Gerak Teroris, Telegram Ubah Kebijakan Privasi

Pamor Telegram yang dirasakan sebagai software “sahabat” semua teroris perlahan mulai ditangkal. Paling baru, Telegram memperbarui kepandaian privasinya, tergolong klausa mengenai diperbolehkannya alamat IP dan nomor telepon untuk di berikan ke pihak pengadilan, andai si pemakai teridentifikasi sebagai tersangka teroris.

Pendiri Telegram, Pavel Durov mengatakan andai kebijakan privasi ini melulu akan menciptakan para teroris tidak nyaman memakai Telegram guna mengeksekusi aksi teror, menyebarkan propaganda, atau merekrut calon eksekutor.

Tapi, mempersempit ruang gerak terorisme bukan menjadi dalil satu-satunya. Perubahan ini diciptakan untuk mematuhi hukum General Data Protection Regulation (GDPR) oleh komite Uni Eropa, yang memang sempat menjadi mimpi buruk para perusahaan media sosial guna beroperasi di benua biru.

Berdasarkan keterangan dariĀ www.pro.co.id/ advokat teknologi asal India, Amlan Mohanty, kepandaian privasi ini di anggap sebagai taktik Telegram guna merespon pengadilan Rusia bulan April lalu.

Salah satu pengadilan Rusia meminta Telegram guna membuka kunci enkripsi Telegram untuk melacak hal-hal berbau terorisme di software tersebut. Karena menampik permintaan itu atas nama menjunjung ketenteraman privasi data pemakai, kesudahannya Telegram ditutup di negaranya sendiri.

Dilansir dari The Next Web, Roskomnadzor atau badan regulator telekomunikasi Rusia mempertimbangkan bisa jadi untuk membuka blokir Telegram melulu jika kunci enkripsi di berikan ke pemerintah.

Tuntutan tersebut menciptakan Telegram melulu mempunyai dua opsi, berkompromi dengan privasi pemakai yang dijunjung tinggi, atau mengolah susunan sistem privasinya. Jika Telegram memilih pilihan kesatu, pasti akan menjadi preseden guna negara dan platform lain. Di samping di Rusia, Telegram sempat dicekal di sejumlah negara, tergolong Indonesia karena dirasakan mejadi medium komunikasidan koordinasi pelaku terorisme.

Kendati bertujuan guna mempersempit ruang terorisme, kebijkan ini tak lepas dari kritik. Terutama soal istilah “terduga teroris”, di mana negara, lewat penegak hukum, dapat meminta Telegram untuk menolong memberikan ifnormasi pemakai yang menjadi tersangka itu.

Bisa jadi, klausa itu akan salah alamat, di mana orang yanga tadinya terduga teroris, sesudah dikuak akun Telegramnya ternyata bukan pelaku teror.

Baca Juga: